JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Chaliem Iskandar, dalam konferensi pers siang tadi yang bertema “BUMDes dan Data SDGs Desa” menegaskan tentang tahapan implementasi SDGs Desa berdasarkan SDGs Global secara progress mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Mulai dari pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa dan uji coba instrument SDGs Desa pada 2020 serta pengumpulan data SDGs Desa di tahun 2021.
“Kemudian di 2021 ini kita juga melakukan pengolahan dan analisis data SDGs Desa. Akan muncul potensi desa, masalah desa, indikator dominan, dan kemudian rekomendasi kegiatan pembangunan desa. Dari sinilah, maka perencanaan pembangunan untuk penggunaan dana desa 2022 itu sudah memiliki evidence base planning atau memiliki dasar kuat untuk perencanaan. Bentuknya apa, wujudnya apa, ya, wujudnya data-data terkait. Maka kita yakin, di 2021 ini kita sudah harus menyelesaikan seluruh pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa,” papar Abdul Chaliem Iskandar yang juga akrab dipanggil dengan Gus Menteri ini.
Dilanjutkannya bahwa dari pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang menghasilkan rencana aksi SDGs Desa sampai 2030. Jadi akan kelihatan sekali potret desa sehingga dapat dikalkulasi kira-kira sampai 2030 itu apa yang akan dihasilkan. Di situlah, maka, RPJM Desa pasca pilkades itu juga bisa disusun bahkan bisa direvisi.
“Kenyataannya, teman-teman, ada beberapa kabupaten yang setelah seluruh desa di kabupaten itu menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini, setelah mereka tahu, Bapedanya, Sekdanya, begitu bersemangat untuk melakukan perubahan RPJMD. Nah, ini menarik banget. Dan, memang, kemudian akan sangat sesuai RPJMD dengan kebutuhan warga masyarakat karena didasarkan pada itu tadi, data-data yang akurat tentang potensi desa, masalah desa, indikator dominan yang ada dan tentu rekomendasi-rekomendasi pembangunan desa yang dikeluarkan,” ungkap Gus Menteri.
Karenanya, lanjut Gus Menteri, RKPDes tahun 2022 sudah harus didasarkan pada data valid SDGs Desa. Dan ini harus dilakukan melalui satu tahapan yang disebut Musyawarah Desa. “Ini akan kita kawal betul dan akan terus kita check dan recheck apakah RKP Desa sudah betul-betul sesuai dengan potensi dan permasalahan desa. Nah, dari RKPDes atau Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2022 lalu akan dituangkan di dalam APBDes 2022,” urainya.
Dengan demikian, maka di 2022, implementasi SDGs Desa itu sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kebutuhan warga desa. Penguatan potensi desa dan pemecahan masalah terus di sini akan sangat terlihat sekali efektifitas penggunaan dana desa. “Jadi apakah dana desa itu sudah sesuai dengan peruntukannya, itu nanti akan sangat betul secara real dilaksanakan di 2022. Karena, kita sudah tahu potensi dan masalah yang ada di masing-masing desa,” tegasnya.
Gus Menteri lalu menjelaskan tentang Data SDGs Desa dan progres pengembangan BUMDes secara lebih rinci. Namun, pada sesi tanya jawab di bagian akhir konfrensi pers ini, ia kembali menegaskan perihal pentingnya pemutakhiran data bagi pembangunan desa menjawab pertanyaan dari redaksi Sahabat Rakyat Komering.
“Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana optimalisasi BUMDes dengan berbasis desa-desa di OKU Timur yang pertanian? Nah, ini nanti, nanti kalau sudah masuk semua datanya, nanti kita akan bisa memberikan informasi per provinsi, per kabupaten, bahkan per desa. Bahkan teman-teman media bisa buka sendiri. Jadi, berbagai informasi yang ada di data desa ini, ini bersifat terbuka makanya bisa dilihat. Yang punya kewenangan admin untuk melakukan perbaikan, pembaharuan dan keakuratan itu adalah kepala desa. Jadi kepala desa kita kasih akses untuk melakukan perbaikan-perbaikan karena memang dibutuhkan keberlanjutan data,” jelas Gus Menteri yang juga Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur ini. (Chabib)
